Nusa Dua, kpu.go.id – Tahapan penyelenggaran Pemilu 2024 sudah di depan mata, untuk itu sejak dini Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya memitigasi potensi persoalan yang muncul saat dimulainya tahapan tersebut. Melalui rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian/lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Keamanan Siber, serta Liaison Officer Teknologi Informasi Partai Politik (LO TI Parpol), KPU ingin mengurai kompleksitas, dengan bekerja bersama, sehingga dapat membangun kepercayaan terhadap KPU.

“Jika ada yang belum sinkron, maka sejak awal kita sudah mitigasikan sebelum tahapan dimulai, dikomunikasikan dengan semua pihak, sehingga tahapan akan berjalan lancar sebagai mana mestinya,” tutur Anggota KPU RI Viryan saat memberi pengantar diskusi dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia yang juga dihadiri KPU Provinsi se-Indonesia, serta diikuti secara daring KPU Kabupaten/Kota, Rabu (23/3) di Nusa Dua, Bali.

Terkait data pemilih, Viryan menyebut proses pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilakukan KPU bisa berdampak pada konsolidasi data kependudukan. Pada proses pencocokan dan penelitian (coklit), petugas bukan hanya mendata orang, tetapi sekaligus tagging rumah. Jika hal ini dilakukan secara nasional, maka paska tahun 2024 Indonesia punya data kependudukan yang lebih terpercaya.

Sementara itu, Dewan Pembina Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Marsudi Wahyu Kisworo mengingatkan pentingnya menjaga trust atau kepercayaan dalam proses digitalisasi pemilu, terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini untuk mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan dalam pengelolaan teknologi informasi yang digunakan dalam tahapan pemilu.

Senada, Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi memandang literasi digitalisasi Pemilu 2024 sangat penting untuk membangun kepercayaan. Oleh karena itu, perlunya strategi memetakan semua kemungkinan celah dalam tahapan, menyiapkan data dan kontra narasi, serta "Fakta KPU" dalam menjawab disinformasi dengan semua kanal informasi.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erikson P Manihuruk menyampaikan pihaknya terus melakukan entri data kependudukan, termasuk apabila ada yang meninggal, sehingga data-data yang dipertukarkan dengan KPU nantinya bisa valid, untuk dilakukan sinkronisasi dengan data DPT terakhir.

“Saat ini Ditjen Dukcapil mempunyai terobosan dalam inovasi pelayanan, dalam waktu dekat ini kita akan melaunching e-KTP melalui smartphone, jadi diharapkan nantinya semua warga bisa memiliki KTP. Dalam waktu dekat ini, kita akan melaunching e-KTP melalui smartphone, sehingga ke depan semua warga dapat memiliki KTP, baik yang manual maupun digital. Bahkan saat ini jika Kartu Keluarga KK hilang, tidak perlu bersusah payah datang ke kantor Dukcapil, cukup print di kertas A4 80 gram, dan saat ini Dukcapil tidak lagi menyediakan blangko lagi seperti dulu,” jelas Erikson. (humas kpu ri arf/foto: arf/ed diR)