BERITA TERKINI

Kamis, 30 September 2021 20:21
1196

Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Bulan September 2021 KPU Kota Ternate

Ternate, kota-ternate.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode III bulan September 2021 pada Hari Kamis 30 September 2021 Pukul 14.00 WIT. Rapat Koordinasi tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kota Ternate M. Zen A. Karim, dan dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Ternate Divisi Program Data dan Informasi Jainudin Ali, Divisi Parmas Suleman Patras, Divisi Hukum Mu'minah Daeng Barang. Rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari SE KPU RI No: 132 Perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 4 Februari 2021 dan SE KPU RI No: 366 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU sebelumnya. Pada Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode III bulan September 2021 dihadiri oleh Bawaslu Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate,  Polres Ternate, dan Kodim 1501 Babullah serta Perwakilan Partai Politik. Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan KPU Kota Ternate di sampaikan langsung oleh Anggota KPU Kota Ternate Divisi Program Data dan Informasi Jainudin Ali yang menghasikan jumlah pemilih sebanyak 121.248 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 58.898 (lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah 62.350 (enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) pemilih tersebar di 8 (delapan). BA dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dapat di Download Dibawah ini Download

Selengkapnya
Selasa, 28 September 2021 20:21
68

Tingkatkan Jumlah Keterwakilan Perempuan Pada Penyelenggara Pemilu

Jakarta, kpu.go.id - Regulasi mengamanatkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen pada jabatan penyelenggara pemilu. Guna terwujudnya semangat tersebut, Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) mengggelar pelatihan bagi perempuan melalui She Leads Indonesia 2021. Pelatihan pertama dilakukan secara daring, Senin (27/9/2021). Anggota KPU RI Viryan mengapresiasi kegiatan ini guna menyiapkan perempuan menjadi pemimpin, khususnya bagi mereka yang ingin mengikuti proses seleksi anggota KPU periode 2022-2027. Menurut dia, sudah sejak pertama kali merdeka Indonesia para pemimpin menerapkan kesetaraan gender. Hal itu tertuang dalam UUD 1945 di mana tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki begitu pula saat adanya Badan Pembaharuan Suara (BPS) pada 1946 -- yang kini menjadi KPU RI-- sudah ada penyebutan perempuan.  Viryan melanjutkan dari total anggota KPU se-Indonesia baru 16,7 persen di antaranya diisi oleh perempuan, terkhusus empat orang perempuan menduduki jabatan di KPU provinsi yang tersebar di 72 daerah. "Ini maknanya sudah ada perkembangan baik," kata Viryan. Meski begitu dia berharap ke depan keterlibatan perempuan perlu ditingkatkan kembali agar keterpenuhan 30 persen sesuai regulasi terealisasi. “Oleh karenanya melalui She Leads Indonesia 2021 jumlah perempuan di penyelenggara pemilu semakin meningkat,” tambah Viryan.  Wakil Direktur Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah menjelaskan bahwa She Leads Indonesia ini bukanlah program satu-satunya di Indonesia melainkan ada di beberapa negara seperti Myanmar, Nepal dan Pakistan. Di Indonesia,tambah Hurriyah, She Leads Indonesia dilaksanakan bekerja sama dengan  International Foundation for Electoral Systems  (IFES) Indonesia serta Kedutaan Besar Australia. Hurriyah mengatakan tujuan program ini untuk meningkatkan jumlah keterwakilan  perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu baik tingkat pusat dan provinsi.  Adapun tujuan lainnya, kata Hurriyah, memperkuat kapasitas pengetahuan dan keterampilan peserta mengenai kepemiluan serta meningkatkan kepercayaan diri untuk mengikuti proses seleksi KPU dan Bawaslu yang ketat hingga membantu para alumni pelatihan mengembangkan jejaring sesama peserta.  Sekretaris I Bidang Keadilan dan Pemerintahan Demokratis Kedutaan Besar Australia Alex Oates berharap pelatihan ini dapat fokus meningkatkan kepemimpinan perempuan serta kekuatan perempuan untuk mendaftar menjadi komisioner di KPU maupun Bawaslu. Alex juga menyampaikan selamat kepada perempuan yang telah terpilih sebagai partisipan untuk pelatihan She Leads Indonesia 2021. Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo berharap para peserta pelatihan ini dapat menjadi pemimpin di penyelenggara pemilu sehingga akan ada banyak kebijakan yang hadir memperjuangkan perempuan itu sendiri. Ratna menyampaikan apresiasinya kepada Puskapol UI dan meminta peserta pelatihan agar fokus meningkatkan kapasitasnya melalui program ini. (humas kpu ri tenri/ foto dosen/ed diR)

Selengkapnya
Rabu, 01 September 2021 20:21
1348

KPU RI Kenalkan Sidalih Berkelanjutan

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyosialisasikan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Berkelanjutan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia, Rabu (1/9/2021). Sosialisasi secara daring yang dikemas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) ini dimaksudkan untuk mengenalkan aplikasi Sidalih Berkelanjutan yang telah mengalami pengembangan baik dari sistem, fungsi maupun cara penggunaannya.  "Aplikasi Sidalih yang kemudian sudah kita lakukan, sebagai percontohan diberbagai daerah ini kita sosialisasikan agar sesuai Undang-undang (UU)," ujar Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka rakor. UU yang dimaksud oleh Ilham adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan KPU untuk rutin memperbarui data pemilih meski tidak sedang menyelenggarakan tahapan pemilu maupun pemilihan. Dilanjutkan Ilham, setidaknya ada 10 KPU daerah yang menjadi proyek percontohan (pilot project) dan telah menggunakan aplikasi Sidalih Berkelanjutan yakni Banda Aceh, Medan, Sukabumi, Serang, Solo, Jembrana, Makassar, Gorontalo, Karanganyar dan Yogyakarta. "Tentu kita harus menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka menyiapkan Pemilu dan Pemilihan 2024," tambah Ilham. Anggota KPU RI Arief Budiman mengatakan menjadi sebuah keniscayaan proses kerja-kerja kepemiluan ke depan akan banyak menggunakan teknologi informasi. Dan Sidalih adalah salah satu bukti bagaimana teknologi informasi diaplikasikan dalam kerja kepemiluan.  Arief kemudian menilai proses pemutakhiran data pemilih dari waktu ke waktu semakin baik, akurat dan mutakhir. Dan hadirnya Sidalih Berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat proses pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut. "Jadi dua hal metode, pemutakhirannya berkelanjutan dan perangkatnya juga menggunakan Sidalih yang terbaru," tutur Arief.  Anggota KPU RI yang mengampu divisi data dan informasi Viryan mengingatkan Sidalih Berkelanjutan adalah bentuk tanggung jawab KPU atas amanat UU 7 Tahun 2017. Makna dari berkelanjutan menurut dia penting sebagai kerja-kerja yang harus dikembangkan dengan mindset, instrumen dan budaya kerja.  Pada sesi pemaparan, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) KPU RI, Sumariyandono mengatakan bahwa Sidalih Berkelanjutan telah mengalami pengembangan sistem. Proses pengembangannya juga melibatkan KPU provinsi dan KPU kab/kota.  Sementara Kepala Bidang Data dan Informasi KPU RI Andre Putra menjelaskan selain online, Sidalih Berkelanjutan juga tersedia dalam bentuk offline. Diharapkan dengan adanya bentuk offline ini, penyelenggara pemilu yang berada dalam kondisi sulit sinyal bisa tetap melaksanakan tugas memutakhirkan data pemilihnya. "Jadi tidak terus menerus terkoneksi ke survei kami," tambah Andre. (humas kpu ri dianR/foto: james/ed diR)

Selengkapnya
Jumat, 20 Agustus 2021 20:21
64

Soft Launching Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, Tingkatkan Kualitas Partisipasi Pemilih

Jakarta,kpu.go.id - Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginisiasi program terbaru yang diberi nama Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Program ini resmi diperkenalkan kepada publik melalui kegiatan Soft Launching bertema 'Dari Desa Untuk Indonesia' yang digelar secara daring dan luring terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (20/8/2021). Hadir secara luring Ketua KPU RI, Ilham Saputra bersama Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. Selain itu, Anggota KPU RI juga lengkap hadir mulai dari I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, Evi Novida Ginting Manik, Hasyim Asy'ari, dan Arief Budiman.  Dalam sambutannya membuka acara, Ilham menyampaikan pentingnya program ini untuk meningkatkan kesadaran pemilih dalam berdemokrasi khususnya sampai ke level desa. "Dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan serta kuantitas partisipasi pemilih di Indonesia maka KPU RI menginisiasi program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai upaya mendorong masyarakat menjadi pemilih yang mandiri, cerdas, dan bertanggung jawab sehingga tumbuh kesadaran dalam bernegara mendorong mereka untuk berpartisipasi pada pemilu dan pemilihan," tegas Ilham Dalam kesempatan ini juga, Ilham menyampaikan terima kasih kepada pemangku kepentingan terkait yang telah mendukung program ini dapat terwujud. "Kami sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan berbagai pihak terhadap program ini, kepada Pemda, Pemkab, Pemkot, kemendesa, Kemendagri dan stakeholder yang telah mendukung kami dan jadi sumbangsih nyata bagi kita dan negeri tercinta," tandas Ilham Sebelumnya, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Dalam laporannya, Eberta menjelaskan bahwa program desa peduli pemilu dan pemilihan secara bertahap akan dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai 2024. "Untuk mengawali program di 2021 ini diawali di 68 lokus, 1 lokus terdiri dari 25 peserta tersebar di 34 provinsi di indonesia dengan desain 4 tahap, tahap 1 2021 untuk tingkatkan pengetahuan dan demokrasi dan pemahaman arti penting pemilu dan pemilihan. Pada tahun 2022 tujuan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran politik masyarakat, tahap 3 tahun 2023 dengan tujuan membangun kesukarelaan berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dan pemilihan, keempat dilaksankan 2024 dengan tujuan mewujudkan iklim demokrasi prosedural dan demokrasi substansial," papar Eberta. Tak kalah pentingnya, Eberta menjelaskan program desa peduli pemilu dan pemilihan dapat terlaksana setelah melalui berbagai proses yang panjang mulai dari koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait sampai penyiapan teknis pelaksanaan. "KPU telah melakukan beberapa kali koordinasi, Focus Group Discussion, penyusunan petunjuk teknis, penyusunan modul, serta sosialisasi program ke berbagai pemangku kepentingan terkait. KPU telah bekerja sama sebagai upaya tindak lanjut untuk bersama-sama sukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024," jelas Eberta. Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Usai resmi diluncurkan, rangkaian kegiatan berlanjut dengan kegiatan Webinar. Dengan tema yang sama, Webinar diisi oleh lima narasumber. Secara luring, Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengawali webinar dengan memaparkan meteri terkait program desa peduli pemilu dan pemilihan secara mendalam mulai dari pengertian dan tujuan program, dasar hukum, metode pelaksanaan, indikator keberhasilan, progres kegiatan, sampai modul yang akan digunakan dalam program ini. "Yang ingin dicapai dari program ini ialah membangun kesadaran politik, mengedukasi masyarakat, menghindarkan masyarakat pada politik uang, meningkatkan kualitas partisipasi, dan membentuk kader-kader terkait penyelenggara ad hoc," terang Dewa Pada kesempatan berikutnya, hadir secara daring Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Yusharto Huntoyungo. Dalam paparannya, Yusharto menjelaskan terkait demokrasi dan pemilihan, target politik dalam negeri, fenomena politik uang, modus politik uang, sampai langkah strategis menghadapi politik uang. "Kami sangat mendukung program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Kementerian Dalam Negeri mendukung sangat kuat dan siap bersinergi dengan KPU RI," tegas Yusharto Lanjut, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati yang juga hadir secara daring menjelaskan desain program desa peduli pemilu dan pemilihan, metode pembelajaran yang efektif dan upaya menjaga keberlanjutan prgram. "Dalam kaitannya dengan pemilu bagaimana jadikan pintu pemilu sebagai bagian dari demokrasi desa dan sebaliknya kalau KPU mengajak publik luncurkan program desa peduli pemilu dan pemilihan juga akan dibangun argumen pemilu yang juga peduli pada desa. Ada konsep rasa memiliki," kata Sosiolog Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Arie Sujito mengisi materi narasumber keempat. Terakhir, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa, Sugito menjelaskan Menjelaskan demokratisasi desa sebagai pilar penggerak partisipasi warga desa. (humas kpu ri bil/foto: sm-hil/ed diR)

Selengkapnya
Selasa, 17 Agustus 2021 20:21
1289

Mengacu UU, Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Jakarta,kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespon disinformasi yang berkembang di media sosial terkait kabar pemunduran jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menjadi tahun 2027. Rilis resmi yang disampaikan kepada khalayak, Selasa (17/8/2021), pada poin pertama menyebut bahwa isi dari pemberitaan cnnindonesia.com yang memuat wacana pemunduran pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2027 adalah respon kondisi saat itu (Juni 2020) dimana tengah muncul usulan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.   Pada poin selanjutnya, juga disampaikan bahwa KPU RI melalui Ilham Saputra yang pada saat itu menjabat sebagai anggota KPU RI juga telah menyampaikan klarifikasi kepada media massa bahwa sesuai UU Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan di tahun 2024. Hal ini sebagaimana penjelasan Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016.    Sikap ini semakin dipertegas melalui pernyataan di poin enam yang mengatakan hasil koordinasi dalam bentuk Tim Kerja Bersama yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati Pemilu dan Pemilihan tetap diselenggarakan pada tahun 2024 sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Yakni Pemilu direncanakan digelar pada 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah digelar pada 27 November 2024. (humas kpu ri dianR/foto: dok/ed diR)   Berikut rilis resmi KPU: Rilis Pemilu dan Pemilihan di 2024

Selengkapnya
Senin, 16 Agustus 2021 20:21
57

Terima Kasih Presiden untuk Dukungan KPU Hadapi Pandemi

Jakarta, kpu.go.id - Presiden RI Joko Widodo, menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dukungannya ikut terlibat dalam menghadapi pandemi di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di Indonesia tersebut pada Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, yang disiarkan secara daring, Senin (16/8/2021). KPU RI sendiri diwakili Ketua, Ilham Saputra yang mengikuti jalannya sidang dari Ruang Rapat Ketua KPU RI. "Kerjasama, sinergi serta kerelaan berbagi beban dan tanggung jawab lebih utama dalam menghadapi pandemi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, KPK, Ombudsman, termasuk Komisi Pemilhan Umum dan Badan Pengawas Pemilu atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini," jelas pria yang akrab disapa Jokowi. Usai pembacaan pidato tersebut, Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Pidato Ketua DPR RI dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN 2022 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. (humas kpu ri bil/foto: bil/ed diR)

Selengkapnya