BERITA TERKINI

Senin, 04 Juli 2022 20:22
1309

Jeli Rekrut Jajaran Badan Ad Hoc

  Jakarta, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap menekankan pentingnya keseriusan dalam proses rekrutmen penyelenggara badan ad hoc Pemilu dan Pemilihan 2024. Keseriusan dibutuhkan agar mendapatkan jajaran badan ad hoc yang berkualitas dan berintegritas.  "Kita harus bisa mencari orang-orang yang benar-benar menjadikan badan ad hoc suatu kehormatan, orang-orang yang ingin bergabung dengan kita, memiliki kesadaran bahwa penyelenggara badan ad hoc sebuah keluarganya," ujar Parsadaan saat mengisi webinar bertema "Peluang dan Tantangan Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2024" yang digelar KPU Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, secara daring, Senin (4/7/2022).  Parsadaan mengatakan perlu mencari SDM ad hoc yang memiliki kerangka berpikir baik, sehingga mampu menghindarkan diri dari praktek yang dapat mencederai kualitas proses maupun hasil pemilu dan pemilihan. Dan kejelian dalam proses rekrutmen badan ad hoc menurut dia menentukan  hasil dari rekrutmen. Terkait regulasi, Parsadaan mengungkap saat ini KPU RI tengah menyiapkan dua regulasi Peraturan KPU yaknin perekrutan jajaran ad hoc tingkat kecamatan, desa/kelurahan hingga tingkat TPS serta PKPU terkait seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota. Dua PKPU ini menurut dia disiapkan untuk menjadi dasar hukum secara lebih teknis dalam rangka perekrutan jajaran penyelenggara pemilu.  Hadir juga dalam webinar ini, KPU Provinsi Banten, KPU Kab. Pandeglang, dan KPU Kab/Kota se-Provinsi Banten. (humas kpu ri tenri/foto: hilvan/ed diR)  

Selengkapnya
Senin, 04 Juli 2022 20:22
192

Simulasi Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2024

KPU Kota Ternate bekerja sama dengan Mahasiswa Magang dari Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate menggelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2024, Senin (4/6). Bertempat di Ruang Rapat, simulasi pemungutan suara ini terdapat satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan dua desain surat suara, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate. Turut hadir pada simulasi ini, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Mu'minah Daeng Barang, Kepala Sub Bagian, dan Staf Sekretariat. Mu'minah menekankan kepada mahasiswa peserta pelatihan untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan mensosialisasikan simulasi pemungutan suara kepada masyarakat khususnya teman-teman mahasiswa di kampus.

Selengkapnya
Senin, 13 Juni 2022 20:22
1307

KPU Kota Ternate Gelar Rakor Persiapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024

KPU Kota Ternate melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024, Sabtu (25/6). Rakor yang dibuka oleh Ketua KPU, M. Zen. A.Karim, didampingi oleh  Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara, Kuad Suwarno, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Mu'minah Daeng Barang, Ketua Divisi  Sosialiasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Suleman Patras, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Jainudin Ali. Dalam sambutannya, Zen berpesan agar Partai Politik memastikan pekerjaan yang tercantum pada KTP pengurus harus sesuai dengan aturan bahwa tidak bisa PNS dan anggota TNI/Polri aktif. Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara, Kuad Suwarno memperkenalkan aplikasi SIPOL yang telah diluncurkan oleh KPU RI dan menyampaikan isu-isu strategis seputar Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 Dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik di tingkat Kota Ternate, serta Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan.

Selengkapnya
Senin, 30 Mei 2022 20:22
1315

Data Pemilih Berkelanjutan Maret 2022, 190.573.769 Orang

Jakarta, kpu.go.id - Data pemilih berkelanjutan Maret 2022 sebanyak 190.573.769 pemilih, dari 34 Provinsi, 514 Kab/Kota, 7.224 kecamatan, 83.229 desa/kelurahan, 695.102 TPS. Data ini rencana akan disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Semester 2 tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang rencananya akan diterima KPU RI pada 24 Mei 2022.  Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menyampaikan data pemilih berkelanjutan akan dimutakhirkan atau disandingkan dengan DP4 termasuk melakukan audit data pemilih berkelanjutan. "Kami sedang merancang beberapa bentuk audit data pemilih sehingga akan menghasilkan informasi seberapa bersih data yang dimiliki, yang kemudian akan kita lakukan perbaikannya menjelang Pemilu tahun 2024," ucap Betty dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional menyongsong Tahapan Pemilu Tahun 2024 bersama KPU Provinsi se-Indonesia secara daring, Selasa (24/5/2022). Betty melanjutkan, usai DP4 semester II Tahun 2021 didapat dan diolah, dalam waktu dekat atau Juni 2022 akan ada data semester I Tahun 2022 yang akan dimutakhirkan kembali dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam waktu dekat.  Perempuan yang juga mengampu Divisi Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KPU RI berharap KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan PDPB dengan serius dan juga rekap datanya dapat dipublikasikan dengan visual agar publik mudah memahaminya.  "Story telling, dalam bentuk gambar, visual sehingga publik tahu ada perubahan dari data yang sudah ditetapkan, walaupun data yang dihasilkan belum maksimal," kata Betty. Data yang dalam bentuk infografis yang bercerita dengan bahasa publik ini diharapkan dapat menarik publik membaca data yang dimiliki sehingga data akan lebih bermakna.  Selain terkait PDPB, Betty menjelaskan saat ini PKPU melakukan revisi PKPU Nomor 6 untuk PDPB. "Kalau ada masukan tolong disampaikan kepada kami, sehingga PKPU bisa applicable ketika akan digunakan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan user juga mudah mengakses PDPB," kata Betty.  Lebih lanjut Betty menjelaskan KPU kemungkinan besar tidak akan menambah sistem informasi selain sistem informasi yang dimiliki saat ini karena akan fokus mengoptimalisasi dan mempermudah sistem yang ada agar publik mudah mengakses.  Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setjen KPU RI Andre Putra Hermawan menyampaikan DPB Pemilu 2019 sebesar 190.779.466 dan DPB Maret 2022 sebanyak 190.573.769, terjadi penurunan dari Pemilu 2019. Menurut Andre, penurunan ini terjadi karena data kependudukan termutakhir belum diberikan kepada KPU RI sehingga pemilih pemula belum tercatata secara maksimal dalam Sidalih. Selain itu, DPB sudah melakukan pemutakhiran terkait pemilih meninggal atau tidak memiliki hak memilih lagi.  "Sehingga rata-rata kita men-TMS kan pemilih dibandingkan menambahkan pemilih, ini kemungkinan menyebabkan penurunan dari Pemilu 2019," ujar Andre. (humas kpu ri tenri/foto domin/ed diR)

Selengkapnya
Jumat, 27 Mei 2022 20:22
1022

Segera Adaptasi dan Bekerja Secara Tim

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Pelantikan Pengganti Antarwaktu (PAW) untuk 7 anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, KPU Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023, KPU Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode 2019-2024, KPU Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Periode 2018-2024, KPU Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2024 dan KPU Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024, Jumat (27/5/2022). Pelantikan dan pengucapan sumpah dilaksanakan secara luring dan daring, dipimpin langsung Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan dihadiri Anggota KPU RI Idham Holik, Mochammad Afifuddin, dan Betty Epsilon Idroos bersama Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, serta Inspektur Utama KPU RI Nanang Priyatna, Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI Wahyu Yudi Wijayanti, Kepala Biro Logistik KPU RI Asep Suhlan, Inspektur Wilayah I KPU RI Novy Hasbhy Munnawar dan Inspektur Wilayah II KPU RI Adiwijaya Bakti. Dalam pesannya, Hasyim berharap anggota yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang ada serta berkonsolidasi, beradaptasi dengan kerja dan tim. Dia juga mendorong anggota yang baru dilantik untuk menyegarkan diri dengan membaca kembali aturan perundangan dan kepemiluan. "Karena kerja-kerja kita ini satu-satunya pedomannya peraturan perundang-undangan dan juga peraturan KPU," ucap Hasyim. Terkait PAW yang terjadi akibat putusan DKPP atau karena berhalangan tetap (meninggal dunia), Hasyim berpesan agar apa yang telah terjadi sebelumnya dapat menjadi peringatan. Untuk yang disebabkan putusan DKPP maka perlu menjaga diri dan menghindari pelanggaran. Sementara berhalangan tetap akibat meninggal dunia, perlu menjaga diri dan kesehatan. Sebelum memberi sambutan, Hasyim memimpin pengucapan sumpah janji yang diikuti tujuh PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang dilantik. Selanjutnya, PAW Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 Henry Wahyono mewakili para Anggota PAW dilantik mengucapkan Pakta Integritas yang berisikan janji akan bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan selama masa jabatannya.  Berikut tujuh Anggota PAW yang dilantik: 1. Henry Wahyono, S.Pd., M.Sos (PAW Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023) 2. Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd (PAW Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023) 3. Muhammad Tarmizi, S.Ag (PAW Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023) 4. Pelina Tekege, S.Sos (PAW Anggota KPU Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode 2019-2024) 5. Muklis Aryanto, S.Kom (PAW Anggota KPU Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Periode 2018-2023) 6. Drs. Husni Tamrin, M.T. (PAW Anggota KPU Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2023) 7. Ujang Muttaqin, S.Pd.I (PAW Anggota KPU Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024) (humas kpu ri tenri/ foto hilvan/ed diR)

Selengkapnya
Senin, 28 Maret 2022 20:22
1308

Kerja Bersama, Bangun Kepercayaan

  Nusa Dua, kpu.go.id – Tahapan penyelenggaran Pemilu 2024 sudah di depan mata, untuk itu sejak dini Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya memitigasi potensi persoalan yang muncul saat dimulainya tahapan tersebut. Melalui rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian/lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Keamanan Siber, serta Liaison Officer Teknologi Informasi Partai Politik (LO TI Parpol), KPU ingin mengurai kompleksitas, dengan bekerja bersama, sehingga dapat membangun kepercayaan terhadap KPU. “Jika ada yang belum sinkron, maka sejak awal kita sudah mitigasikan sebelum tahapan dimulai, dikomunikasikan dengan semua pihak, sehingga tahapan akan berjalan lancar sebagai mana mestinya,” tutur Anggota KPU RI Viryan saat memberi pengantar diskusi dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia yang juga dihadiri KPU Provinsi se-Indonesia, serta diikuti secara daring KPU Kabupaten/Kota, Rabu (23/3) di Nusa Dua, Bali. Terkait data pemilih, Viryan menyebut proses pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilakukan KPU bisa berdampak pada konsolidasi data kependudukan. Pada proses pencocokan dan penelitian (coklit), petugas bukan hanya mendata orang, tetapi sekaligus tagging rumah. Jika hal ini dilakukan secara nasional, maka paska tahun 2024 Indonesia punya data kependudukan yang lebih terpercaya. Sementara itu, Dewan Pembina Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Marsudi Wahyu Kisworo mengingatkan pentingnya menjaga trust atau kepercayaan dalam proses digitalisasi pemilu, terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini untuk mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan dalam pengelolaan teknologi informasi yang digunakan dalam tahapan pemilu. Senada, Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi memandang literasi digitalisasi Pemilu 2024 sangat penting untuk membangun kepercayaan. Oleh karena itu, perlunya strategi memetakan semua kemungkinan celah dalam tahapan, menyiapkan data dan kontra narasi, serta "Fakta KPU" dalam menjawab disinformasi dengan semua kanal informasi. Di kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erikson P Manihuruk menyampaikan pihaknya terus melakukan entri data kependudukan, termasuk apabila ada yang meninggal, sehingga data-data yang dipertukarkan dengan KPU nantinya bisa valid, untuk dilakukan sinkronisasi dengan data DPT terakhir. “Saat ini Ditjen Dukcapil mempunyai terobosan dalam inovasi pelayanan, dalam waktu dekat ini kita akan melaunching e-KTP melalui smartphone, jadi diharapkan nantinya semua warga bisa memiliki KTP. Dalam waktu dekat ini, kita akan melaunching e-KTP melalui smartphone, sehingga ke depan semua warga dapat memiliki KTP, baik yang manual maupun digital. Bahkan saat ini jika Kartu Keluarga KK hilang, tidak perlu bersusah payah datang ke kantor Dukcapil, cukup print di kertas A4 80 gram, dan saat ini Dukcapil tidak lagi menyediakan blangko lagi seperti dulu,” jelas Erikson. (humas kpu ri arf/foto: arf/ed diR)  

Selengkapnya