BERITA TERKINI

Selasa, 18 Januari 2022 20:22
1363

Mencari Relasi Sistem Pemilu dengan Tingkat Partisipasi

Jakarta, kpu.go.id - Hubungan antara sistem pemilu dengan tingkat partisipasi masyarakat menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebab dalam pelaksanaan pemilu terakhir perubahan sistem pemilu menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka acara Dialog Virtual Seri I Pendidikan Pemilih dengan tema Pengaruh Sistem Pemilu Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024, Selasa (11/1/2022). Seperti pada 2004 dimana sistem proporsional terbuka mulai diterapkan di Indonesia, atau pada 2019 dimana pada waktu itu diselenggarakan pemilu di waktu yang sama untuk memilih presiden serta anggota legislatif. "Ini tentu perlu kajian kita semua, perlu penelitian mendalam apakah sistem pemilu berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat," ucap Ilham. Senada, Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menilai relasi antara sistem pemilu dengan partisipasi pemilih perlu untuk dicermati kembali dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024. Meski Undang-undang (UU) tidak mengalami perubahan namun menurutnya kajian tetap penting dilakukan untuk mendapatkan hasil pemilu yang maksimal. "Artinya kalau berbicara relasi antara sistem pemilu dan tingkat partisipasi bagaimana kemudian mendorong agar sistem ini bisa efektif dalam implementasinya," ucap Dewa. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden menjelaskan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih elektoral Indonesia tahun 2024 dengan membahas isu dan problematika pemilu di Indonesia di antaranya politik uang, hukum pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, hoaks kepemiluan, dapil dan kampanye. Dengan beragam isu tersebut, Sahran meyakini dapat mendorong pemilu berkualitas, demokratis, Jurdil, bebas, inklusif dan partisipatif. Sedangkan peneliti dari Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Agus Suherman Tanjung mengatakan pentingnya sistem pemilu untuk mempengaruhi beberapa hal antaranya hasil pemilu, sistem kepartaian, perilaku politik masyarakat dan stabilitas politik. Indonesia, kata Agus, menganut sistem pemilu proporsional terbuka yang diharapkan menjaga aspirasi dan kekuatan politik dari kelompok masyarakat agar terwakili di parlemen. Turut hadir, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan serta diikuti KPU Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan para pegiat pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah. (humas kpu ri tenri/foto dosen/ed diR)                

Selengkapnya
Senin, 17 Januari 2022 20:22
1302

Jalin Kerja Sama Informasi Kepemiluan dan Penguatan Data Pemilu

Jakarta, kpu.go.id – Mengawali 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjalin kerja sama dengan PT Tribun Digital Online serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kamis (6/1/2021). Kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ini ditandatangani langsung Ketua KPU RI Ilham Saputra bersama Direktur Pemberitaan PT Tribun Network, Febby Mahendra Putra serta serta Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati. Dalam sambutannya Ilham menyampaikan terima kasih dan menyambut baik kerja sama dengan kedua instansi. KPU menurut dia selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan instansi yang memiliki komitmen untuk menyukseskan Pemilu 2024. “Kami menyambut baik untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, untuk meningkatkan kualitas demokrasi pada umumnya dan pemilu serta pemilihan pada khususnya,” ujar Ilham. Seperti dengan PT Tribun Digital Online, Ilham menyambut komitmen untuk mendukung penguatan informasi. Terlebih pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan informasi yang berkembang banyak juga disusupi oleh berita bohong (hoaks) atau disinformasi. “Ini tidak sehat, oleh karenanya kami bersyukur sekali kerja sama ini,” kata Ilham. Begitu juga dengan Perludem yang menurutnya menjadi kerja sama berkelanjutan guna memastikan keterbukaan informasi dan komitmen big data. Menurut dia keterbukaan informasi penting karena menjadi pilar suksesnya pemilu. Ungkapan yang sama disampaikan Febby Mahendra Putra yang menyambut baik kerja sama dengan KPU. Dengan jangkauan yang luas dan SDM yang tersebar di 30 provinsi, dia meyakini mampu berkontribusi untuk KPU. “Kami sadar bahwa Pemilu 2024 pemilu bersejarah, pileg pilpres pemilihan kepala daerah jadi satu. Dan rasanya kami kalau tidak memberikan sumbangsih kami berdosa. Kami bangga membantu KPU sebagai jembatan baik sosialisasi kepada KPU ke masyarakat dan sebaliknya,” ungkap Febby. Senada Khoirunnisa Nur Agustyati mengungkap manfaat dari kerja sama dengan KPU yakni adanya partisipasi dari komunitas teknologi, developer muda yang ternyata juga mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. “Misalnya ketika 2015 lalu banyak aplikasi yang dibuat, yang tidak hanya mengajak masyarakat berpartisipasi tapi juga membuat game yang kemudian membuat pemilu itu menyenangkan,” tambah perempuan yang akrab disapa Ninis. Turut hadir Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Arief Budiman, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Hasyim Asy’ari, Ketua DKPP Muhammad, serta Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)                                        

Selengkapnya
Rabu, 12 Januari 2022 20:22
1175

Perkuat Bidang Akuntan, Terapkan Prinsip Penyelenggara Pemilu

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapat dukungan 55 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) Tahun 2021. SK CPNS Sekretariat Jenderal KPU diserahkan langsung Ketua KPU RI, Ilham Saputra secara simbolis kepada dua perwakilan CPNS. Dalam sambutannya Ilham berharap bergabungnya 55 CPNS STAN memperkuat jajaran sekretariat KPU RI. Terutama dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024. Dia juga meyakini dengan kapasitas dan kapabilitas lulusan STAN dibidang akuntan selama ini dapat memberikan sumbangsihnya bagi penguatan SDM di KPU. “Dengan masuknya teman-teman semua tentu kami berharap kinerja kami semakin baik,” kata Ilham. Meski demikian Ilham mengingatkan, ASN di KPU selain terikat kode etik penyelenggara negara juga harus menerapkan prinsip penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas serta profesional. Ketiga hal ini menurut dia harus diterapkan dalam setiap tugas dan pekerjaan sehari-hari. “Perspektif teman-teman di KPU adalah memajukan institusi ini, kemudian terlibat dalam penyelenggaraan pemilu,” tambah Ilham.      

Selengkapnya
Selasa, 04 Januari 2022 20:22
1333

Antisipasi AMJ Penyelenggara Pemilu

Jakarta, kpu.go.id – Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, KPU kabupaten/kota tersebar di 2023, 2024 dan 2025. Meski KPU RI telah mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan penyelenggara namun antisipasi tetap dilakukan guna memastikan proses persiapan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Arief Budiman dalam Forum Meja Bundar membahas “Kepastian Akhir Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu di Daerah” yang digelar monitorday.com, Kamis (30/12/2021). Arief mengungkap dari jumlah satuan kerja, pada 2023 adalah akan ada 136 yang diseleksi. Proses seleksi juga akan berjalan beriringan dengan tahapan pemilu dan pemilihan, gugatan serta kegiatan kelembagaan lainnya. Oleh karenanya, KPU melakukan berbagai persiapan menghadapi proses seleksi yang beririsan dengan tahapan yang mana kondisinya keserentakan tidak dapat dilakukan.  “Mengingat beririsannya dengan tahapan, maka masa orientasi tugas juga harus dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan sehingga anggota yang diseleksi dapat beradaptasi dengan tugas tahapan,” kata Arief.  Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menilai tidak adanya perubahan Undang-Undang Pemilu maupun Pemilihan membuat proses seleksi juga akan menggunakan UU yang sama. Meski begitu dia menekankan pada ketersediaan waktu yang sangat sedikit, bersentuhan dengan tahapan pemilu dan pemilihan sehingga dikhawatirkan mengganggu kualitas proses. Narasumber lainnya, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menekankan kembali amanat UU Nomor 7 tahun 2017 dan UU 10 tahun 2016 di mana mengatur masa jabatan penyelenggara tidak lebih dari 5 tahun, sehingga perlu memerhatikan regulasi apabila ingin memperpanjang atau memperpendek masa jabatan. “Semuanya harus sesuai regulasi,” kata Zulfikar. Turut hadir dalam forum ini, Pemimpin Redaksi Monday Media Group Ma’ruf Mutaqin serta Muhammad Hanif selaku moderator. (humas kpu ri tenri/foto: dok/ed diR)

Selengkapnya
Senin, 03 Januari 2022 20:22
1180

Rapat Evaluasi KPU Kota Ternate

#TemanPemilih, Senin (3/1) KPU Kota Ternate melaksanakan rapat rutin/rapat evaluasi terkait pencapaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021. Rapat dilaksanakan di ruang rapat, bertindak selaku moderator Sekretaris, Abdullah H Nurdin, dihadiri oleh Ketua KPU Kota Ternate, M.Zen. A Karim, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Mu'minah Daeng Barang, Kasubbag dan seluruh Staf Sekretariat. Dalam penyampaiannya Ketua mengapresiasi terhadap pencapaian yang telah dicapai pada tahun 2021 juga terhadap kedisiplinan dan kekompakan yang telah terjalin. Harapan yang disampaikan agar di tahun 2022 lebih ditingkatkan lagi kinerja dan kedisiplinan juga lebih memperbaiki diri. #KPUMelayani  

Selengkapnya
Rabu, 22 Desember 2021 20:21
109

Temukan Substansi Demokrasi Dari Nilai Luhur Desa

Purwakarta, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menekankan pentingnya posisi desa sehingga dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tingkatan sosial yang diharapkan membawa perbaikan demokrasi bangsa. Sebab KPU meyakini dari desa banyak nilai-nilai luhur yang bisa diambil, sebagai upaya mendapatkan substansi demokrasi yang sesungguhnya. Hal tersebut disampaikan Dewa saat hadir membuka sekaligus memberikan pembekalan kepada kader pada Peluncuran Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Purwakarta, Selasa (21/12/2021).  Pernyataan ini sekaligus menjelaskan dipilihnya desa, sebagai lokus program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan karena ada anggapan desa dipilih karena kurang berpartisipasi dalam proses pemilu dan pemilihan. "Kami tidak bermaksud daerah yang jadi pilot project kurang kepedulian, tapi justru mengangkat hal baik di daerah," ucap Dewa. Dewa mengatakan, di desa tumbuh gotong royong, tolong menolong dan kekerabatan yang erat. Dia mencontohkan, di Purwakarta sendiri beberapa waktu lalu terselenggara pemilihan kepala desa di 183 desa dengan tingkat partisipasi mencapai 82 persen. Hal ini membuktikan keinginan masyarakat desa untuk turut serta dalam proses pemilihan cukup tinggi. "Pendiri bangsa, Bung Hatta mengatakan cahaya bukan hanya dari jakarta tapi juga lilin yang ada di desa," tutur Dewa. Sementara itu Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan pendidikan politik merupakan investasi penting bagi Purwakarta. Dan dari pendidikan politik akan lahir pemimpin yang baik yang mampu menahkodai sistem pemerintahan yang ada. Dan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan menurut dia menjadi solusi pendidikan politik bagi masyarakat. Komitmen ini sama dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang ingin agar masyarakatnya semakin paham tentang pentingnya kepemiluan. "Kita kawal KPU Purwakarta harus bebas dari tekanan, kita harus selalu bersinergi," tambah Anne. Turut memberikan sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Alimubarok yang mengapresiasi KPU Kab Purwakarta dan Pemda Purwakarta karena Peluncuran Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini menjadi yang ke-14 di Tanah Pasundan. Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Akhmad Ikhsan Faturrahman saat mengawali acara berharap pasca peluncuran program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini semakin meningkatkan pemahaman masyarakat, menguatkan publik terhindar dari berita hoaks. Turut hadir pada peluncuran dan pembekalan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Idham Holik, para Anggota KPU Kabupaten Purwakarta Sekda Kab Purwakarta, Partai Politik serta Forkopimda di Kab Purwakarta. (humas kpu ri dianR/foto: dianR-anggri/ed diR)

Selengkapnya